Dugaan Korupsi Khofifah Dilaporkan, FKMS Tegas Tidak Punya Urusan PolitikDugaan Korupsi Khofifah Dilaporkan, FKMS Tegas Tidak Punya Urusan Politik

Dugaan Korupsi Khofifah Dilaporkan, FKMS Tegas Tidak Punya Urusan Politik – FKMS atau Forum Komunikasi Masyarakat Sipil baru-baru ini telah membantah tudingan tentang muatan dari politik kotor berkaitan dengan adanya laporan dari dugaan korupsi dalam program Verval Kemensos di tahun 2015 pada KPK di hari Kamis, 21 Juni 2018 kemarin.

Baca Juga : Dijamin 2 Jam Langsung Mahir Bahasa Inggris dengan Aplikasi Android Ini

Berdasarkan Koordinator dari FKMS, yaitu Sutikno, menyatakan bahwa apa yang telah dilakukannya itu sama persis dengan apa yang telah tertulis ke daam buku saku. Dimana pihaknya memahami segala tindak pidana korupsi yang telah diterbitkan KPK di tahun 2006, di halaman 13. Bunyinya, ada yang melakukan korupsi, maka laporkan. Dalam hal ini, dirinya membantah atas tudingan laporan yang telah dibuatnya itu untuk kepentingan politik.

Dugaan Korupsi Khofifah Dilaporkan, FKMS Tegas Tidak Punya Urusan PolitikDugaan Korupsi Khofifah Dilaporkan, FKMS Tegas Tidak Punya Urusan Politik

Menurutnya, pihaknya tidak begitu menghiraukan dan tidak membantah jika ada yang telah menuding laporan tentang dugaan korupsi itu merupakan sebuah kepentingan politik. Mengingat memang hal tersebut bertepatan juga dengan Pilihan Gubernur Jatim di tahun 2018 ini. Dimana pihak Mensos di tahun 2014 sampai dengan 2017, adalah Khofifah Indar Parawansa yang telah menjadi pihak konsestan.

Pihaknya mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan dan tidak memiliki urusan tentang politik tersebut. FKMS hanya berprinsip dengan ada korupsi, maka laporkan. Seperti yang telah tertulis ke dalam buku saku agar memahami tindakan pidana korupsi yang sudah diterbitkan oleh KPK di tahun 2006, di halaman 13.

Di samping itu, Sutikno sendiri juga telah menjelaskan adanya program Verval yang telah tersebar ke dalam 34 provinsi dan juga 512 kabupaten. Dimana saat itu membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga agar dapat mengumpulkan beberapa bukti. Yaitu standard gaji, biaya untuk sewa rumah, dan beberapa harga item yang lain menggunakan pedoman standard biaya yang telah diterbitkan oleh pihak Inkindo untuk patokannya. Dengan begitu, dalam waktu selama 30 bulan sesudah program tersebut berakhir, maka itu adalah hal yang wajar.

Itu artinya bila terdapat tudingan seputar kepentingan politik yang tidak beralasan, sebenarnya ini adalah hal yang waar.  FKMS telah melaporkan Khofifah kepada pihak KPK tentang program verifikasi dan juga validasi Kemensos di tahun 2015. Sutikno sendiri telah menyampaikan bahwa tidak hanya sekedar program verval Kemensos di tahun 2015 yang diduga memang ada tindakan pidana korupsi. Misalnya saja seperti pengadaan barang untuk bantuan tenda serbaguna, selimut, tenda gulung, dan matras juga terjadi hal yang sama.

Sutikno sendiri telah merinci bahwa di tahun 2016 yang lalu, pihak Kementrian Sosial lewat DJPJS telah mengadakan sebuah lelang pengadaan barang bantuan untuk tenda serbaguna, tenda gulung, matras, dan juga selimut. Anggaran dana yang telah tersedia, senilai 37,756 M, dengan harga patokan sendiri senilai 37,65 M. Dalam KAK atau Kerangka Acuan kerja, telah dijelaskan bahwa jumlah HPS yang dibutuhkan senilai 37,67 M dengan rincian tenda serbaguna mencapai Rp12.924.860.300, Matras senilai Rp7.379.137.920, selimut senilai Rp 9.264.395.250, dan tenda gulung mencapai Rp. 8.101.655.100 dalam pengerjaan waktu selama 90 hari.

Namun, katanya, pihak panitia diduga dengan sengaja membuat persayaratannya menajdi sulit. Terbukti dari sebanyak 113 peserta, Cuma ada 9 perusahaan yang mengikuti tahap selanjutnya. Ada 9 penawar yang telah lolos, dengan 8 statur PT dan 1 perusahaan dengan status CV. Sampai pada batas akhir dari proses pelelangan hanya terdapat 1 perusahaan saja yang berhasil lolos. Yaitu, CV Maju Mapan dengan peringkat ke-6.